DPD JABAR : Aceng Eno Terpilih Jadi Ketua K-SPSI

Ketua terpilih Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Jawa Barat, H. Aceng Eno Mulyono menegaskan, sesuai arahan dari Depnaker, jajaran kepengurusan K-SPSI Jabar periode 2011-2016 akan segera menyusun program kerja yang lebih mengutamakan atau peduli terhadap para pekerja.

"Karena Jawa Barat barometer dan jumlah pekerjanya paling banyak se-Indonesia, maka pengurus baru pun dalam menjalankan program kerjanya harus lebih berpihak pada pekerja," kata Aceng yang terpilih secara aklamasi dari 23 DPC sekota/kab. di Jabar, di Lembang, Rabu (4/5) lalu.

Dikatakan Aceng Eno yang juga Ketua Umum SPSI, selain melaksanakan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengambil alih kantor K-SPSI di Jln. Lodaya Bandung yang sekarang ditempati Konferda Bersatu. Sebab kantor tersebut milik K-SPSI. "Langkah tersebut ditempuh karena kepengurusan sekarang sudah jelas dan memiliki SK. SK dikeluarkan langsung oleh DPP K-SPSI yang ditandatangani oleh Pjs Ketua Umum K-SPSI Dr. Mathias Tambing dan Wakil Sekjen Sutrisno, bernomor Kep 520/DPP KSPSI/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011," katanya.

Menurut Aceng, dalam kepengurusan sekarang 40 persen anggotanya senior dan 60 persen dari generasi muda. Dari 17 orang pengurus terdapat dua perempuan dari DPC Tasik dan Kota Bandung serta dua dari anggota DPR.

Ditambahkan Aceng Eno, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pemerintah yang ada kaitannya dengan masalah perumahan. Tujuannya akan membuat rumah sewa bagi para pekerja, sebab selama ini yang menjadi pokok masalah adalah tempat tinggal.

Selain rumah sewa, lanjutnya, juga akan didirikan klinik-klinik di tempat kerja. Tentu hal ini untuk meningkatkan kesehatan para pekerja. "Dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja K-SPSI Jabar akan mendirikan koperasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," katanya.

Aceng Eno menyarankan kepada pemerintah supaya mendirikan rumah susun sewa (rusunawa) atau membangun rumah sewa biasa khusus bagi buruh di sekitar kawasan.

"Pada tiap kawasan industri, pemerintah membangun rusunawa atau rumah tinggal sewa. Tapi biaya sewanya murah dan terjangkau oleh para buruh. Janganlah dulu memikirkan kredit kepemilikan rumah (KPR), sebab untuk membayar kreditnya saja belum tentu mampu. Jadi untuk saat ini lebih baik pemerintah menyediakan rumah sewa yang murah," kata Aceng Eno.